Sejarah

Organisasi Sosial Kemasyarakatan Jaman Jepang 2

Lanjutan dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan jaman Jepang …[1] yang banyak tumbuh waktu itu, baik yang bersifat sosial, semi-militer maupun yang bersifat militer murni. Pada kesempatan ini kita akan membahas Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bersifat sosial.

Organisasi Sosial Kemasyarakatan jaman Jepang

c. MIAI dan Masyumi

Organisasi Sosial Kemasyarakatan Jaman Jepang

Berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda yang cenderung anti terhadap umat Islam, Jepang lebih ingin bersahabat dengan umat Islam di Indonesia. Jepang sangat memerlukan kekuatan umat Islam untuk membantu melawan Sekutu. Oleh karena itu, sebuah organisasi Islam MIAI yang cukup berpengaruh yang dibekukan oleh pemerintah kolonial Belanda, mulai dihidupkan kembali oleh pemerintah pendudukan Jepang.Tepat pada tanggal 4 September 1942 MIAI diizinkan aktif kembali. Dengan demikian diharapkan MIAI segera dapat digerakkan sehingga umat Islam di Indonesia dapat dimobilisasi untuk keperluan perang.

Dengan diaktifkannya kembali MIAI, maka MIAI menjadi organisasi pergerakan yang cukup penting di zaman pendudukan Jepang. MIAI menjadi tempat bersilaturakhim, menjadi wadah tempat berdialog, dan bermusyawarah untuk membahas berbagai hal yang menyangkut kehidupan umat, dan tentu saja bersinggungan dengan perjuangan. MIAI senantiasa menjadi organisasi pergerakan yang cukup diperhitungkan dalam perjuangan membangun kesatuan dan kesejahteraan umat. Semboyan yang terkenal adalah “berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah berpecah belah”.Dengan demikian pada masa pendudukan Jepang, MIAI berkembang baik.Kantor pusatnya semula di Surabaya kemudian pindah ke Jakarta.

Adapun tugas dan tujuan MIAI waktu itu adalah :

a. Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia.

b. Mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman.

c. Ikut membantu Jepang dalam Perang AsiaTimur Raya

Untuk merealisasikan tujuan dan melaksanakan tugas itu, MIAI membuat program yang lebih menitikberatkan pada program-program yang bersifat sosio-religius.Secara khusus program-program itu akan diwujudkan melalui rencana: (1) pembangunan masjid Agung di Jakarta, (2) mendirikan universitas, dan (3) membentuk baitulmal. Dari ketiga program ini yang mendapatkan lampu hijau dari Jepang hanya program yang ketiga.

Baca juga :  Perang Sabil di Aceh

MIAI terus mengembangkan diri di tengah-tengah ketidakcocokan dengan kebijakan dasar Jepang. MIAI menjadi tempat pertukaranpikiran dan pembangunan kesadaran umat agar tidak terjebak pada perangkap kebijakan Jepang yang semata-mata untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Pada bulan Mei 1943, MIAI berhasil membentuk Majelis Pemuda yang diketuai oleh Ir. Sofwan dan juga membentuk Majelis Keputrian yang dipimpin oleh Siti Nurjanah. Bahkan dalam mengembangkan aktivitasnya, MIAI juga menerbitkan majalah yang disebut “Suara MIAI”.

Keberhasilan program baitulmal, semakin memperluas jangkauan perkembangan MIAI. Dana yang terkumpul dari program tersebut sematamata untuk mengembangkan organisasi dan perjuangan di jalan Allah, bukan untuk membantu Jepang.

Arah perkembangan MIAI ini mulai dipahami oleh Jepang. MIAI tidak memberi konstribusi terhadap Jepang. Hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Jepang sehingga pada November 1943 MIAI dibubarkan. Sebagai penggantinya, Jepang membentuk Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Harapan dari pembentukan majelis ini adalah agar Jepang dapat mengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan perang Asia Timur Raya.

Ketua majelis ini adalah Hasyim Asy’ari dan wakil ketuanya dijabat oleh Mas Mansur dan Wahid Hasyim. Orang yang diangkat menjadi penasihat dalam majelis ini adalah Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Wahab. Masyumi sebagai induk organisasi Islam, anggotanya sebagian besar dari para ulama. Dengan kata lain, para ulama dilibatkan dalam kegiatan pergerakan politik.

Masyumi cepat berkembang, di setiap karesidenan ada cabang Masyumi. Oleh karena itu, Masyumi berhasil meningkatkan hasil bumi dan pengumpulan dana.Dalam perkembangannya, tampil tokoh-tokoh muda di dalam Masyumi antara lain Moh. Natsir, Harsono Cokroaminoto, dan Prawoto Mangunsasmito. Perkembangan ini telah membawa Masyumi semakin maju dan warna politiknya semakin jelas. Masyumi berkembang menjadi wadah untuk bertukar pikiran antara tokoh-tokoh Islam dan sekaligus menjadi tempat penampungan keluh kesah rakyat. Masyumi menjadi organisasi massa yang pro rakyat, sehingga menentang keras adanya romusa. Masyumi menolak perintah Jepang dalam pembentukannya sebagai penggerak romusa. Dengan demikian Masyumi telah menjadi organisasi pejuang yang membela rakyat.

Baca juga :  Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Sikap tegas dan berani di kalangan tokoh-tokoh Islam itu akhirnya dihargai Jepang. Sebagai contoh, pada suatu pertemuan di Bandung, ketika pembesar Jepang memasuki ruangan, kemudian diadakan acara seikerei (sikap menghormati Tenno Heika dengan membungkukkan badan sampai 90 derajat ke arah Tokyo) ternyata ada tokoh yang tidak mau melakukan seikerei, yakni Abdul Karim Amrullah (ayah Hamka). Akibatnya, muncul ketegangan dalam acara itu. Namun, setelah tokoh Islam itu menyatakan bahwa seikerei bertentangan dengan Islam, sebab sikapnya seperti orang Islam rukuk waktu sholat. Menurut orang Islam rukuk hanya semata-mata kepada Tuhan dan menghadap ke kiblat. Dari alasan itu, akhirnya orang-orang Islam diberi kebebasan untuk tidak melakukan seikerei.

Organisasi Sosial Kemasyarakatan jaman Jepang

d. Jawa Hokokai Tahun 1944,

Organisasi Sosial Kemasyarakatan Jaman Jepang

situasi Perang Asia Timur Raya mulai berbalik, tentara Sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16, Jenderal Kumaikici Harada membentuk organisasi baru yang diberinama Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa). Untuk menghadapi situasi perang tersebut, epang membutuhkan persatuan dan semangat segenap rakyat baik lahir maupun batin. Rakyat diharapkan memberikan darma baktinya terhadap pemerintah demi kemenangan perang. Kebaktian yang dimaksud memuat tiga hal: (1) mengorbankan diri, (2) mempertebal persaudaraan, dan (3) melaksanakan suatu tindakan dengan bukti.

Susunan dan kepemimpinan organisasi Jawa Hokokai berbeda dengan Putera. Jawa Hokokai benar-benar organisasi resmi pemerintah. Oleh karena itu, pimpinan pusat Jawa Hokokai sampai pimpinan daerahnya langsung dipegang oleh orang Jepang. Pimpinan pusat dipegang oleh Gunseikan, sedangkan penasihatnya adalah Ir. Sukarno dan Hasyim Asy’ari. Di tingkat daerah (syu/shu) dipimpin oleh Syucokan/Shucokandan seterusnya sampai daerah ku oleh Kuco, bahkan sampai gumi di bawah pimpinan Gumico. Dengan demikian, Jawa Hokokai memiliki alat organisasi sampai ke desa-desa, dukuh,bahkan sampai tingkat rukun tetangga (Gumi atau Tonari Gumi). Tonari Gumi dibentuk untuk mengorganisasikan seluruh penduduk dalam kelompok-kelompok yang terdiri atas 10 – 20 keluarga. Para kepala desa dan kepala dukuh atau ketua RT bertanggung jawab atas kelompok masing-masing.

Baca juga :  Awal Pemerintahan Saudara Tua

Adapun program-program kegiatan Jawa Hokokai antara lain sebagai berikut:

a. Melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang.

b. Memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan.

c. Memperkokoh pembelaan tanah air.

Jawa Hokokai adalah organisasi pusat yang anggota-anggotanya terdiri atas bermacam-macam hokokai (himpunan kebaktian) sesuai dengan bidang profesinya. Misalnya Kyoiku Hokokai (kebaktian para pendidik guru-guru) dan Isi Hokokai (wadah kebaktian para dokter). Jawa Hokokai juga mempunyai anggota istimewa, seperti Fujinkai (organisasi wanita), dan Keimin Bunka Shidosho (Pusat Kebudayaan). Di dalam membantu memenangkan perang, Jawa Hokokai telah berusaha antara lain dengan pengerahan tenaga dan memobilisasi potensi sosial ekonomi, misalnya dengan penarikan hasil bumi, sesuai dengan target yang di tentukan.

Organisasi Jawa Hokokai ini tidak berkembang di luar Jawa, sehingga Golongan nasionalis di luar Jawa kurang mendapatkan wadah. Penguasa di luar Jawa seperti di Sumatra berpendapat bahwa di Sumatra terdapat banyak suku, bahasa, dan adat istiadat, sehingga sulit dibentuk organisasi yang besar dan memusat, kalau ada hanya lokal di tingkat daerah saja. Dengan demikian, organisasi Jawa Hokokai ini juga dapat berkembang sesuai yang diinginkan Jepang.

Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Tags

Artikel Penting :

Show More

Related Articles

1 thought on “Organisasi Sosial Kemasyarakatan Jaman Jepang 2”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close